Category "CIMUT"

. . .

. . .

Dalam kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, distribusi kewenangan berubah secara signifikan, termasuk perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari berbagai perubahan yang sangat mendasar terhadap kehadiran otonomi daerah, salah satunya mengenai eksistensi atau keberadaan organisasi kecamatan.Salah satu perubahan yang sangat esensial tersebut yaitu menyangkut kedudukan, tugas dan kewenangan kecamatan.Kecamatan yang sebelumnya merupakan . . .